20 RUU tentang pemekaran wilayah saat ini ada di tangan presiden, 13 RUU sedang dalam persiapan pembahasan, dan 17 RUU masih antre di Komisi II DPR.

Setelah menempuh perjalanan laut sekitar 4 jam dengan kapal cepat NV. Sagori Ekspress dari Pelabuhan Kendari, rombongan Komisi II DPR RI tiba di Pelabuhan Wamengkoli, dilanjutkan dengan perjalanan darat sekitar setengah jam, sepanjang perjalanan rombongan disambut antusias masyarakat dan anak sekolah yang sudah menunggu di pinggir jalan yang dilewati rombongan. Tepat pukul 11.29 WITA, iring-iringan rombongan yang dipandu PJR Polres Bau-Bau tiba di Lombe, Kecamatan Gu, Buton Tengah tempat acara berlangsung. Rombongan disambut dengan “Tari Mangaru”, tarian yang biasa dilakukan untuk menyambut tamu besar yang datang, dilanjutkan dengan penyematan sarung khas Buton oleh pasangan muda-mudi pilihan.

Ribuan masyarakat yang menunggu sejak pagi, memenuhi tenda yang sudah disiapkan di halaman Kantor Kecamatan Gu, bahkan tidak tertampung hingga meluap sampai menutup jalan raya poros Lombe-Waara dan poros Lombe-Talondana.

Bupati Buton, LM. Sjafei Kahar dalam sambutannya mengatakan, proses perjuangan pemekaran Buton Tengah, Buton Selatan, dan Buton Raya sejak DPR periode 2004-2009, dan telah mengalami empat tahapan pemenuhan dokumen yang diperlukan. Berkasnya sudah mengalami harmonisasi dan sinkronisasi Badan Legislasi hingga penetapan risalah pembahasan di dewan. “Namun karena pada tahun 2009 ada Pemilu, dan pada akhir September 2009, masa tugas DPR periode 2004-2009 berakhir, maka pembahasan pemekaran tertunda. Mudah-mudahan anggota Komisi II DPR yang baru dapat segera melanjutkan pembahasan pemekaran yang telah menjadi aspirasi dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah”.Ujar Sjafei Kahar.Sjafei menambahkan, Buton Tengah dan Selatan dilihat dari aspek geografisnya sudah layak untuk dimekarkan, infrastruktur pemerintahan dan akses jalan menuju kedua wilayah tersebut juga sudah disiapkan.

Wakil Ketua DPRD Buton, Saleh Ganiru mewakili seluruh masyarakat Buton Tengah, dalam pernyataan sikapnya menegaskan dukungan terhadap terbentuknya Kabupaten Buton Tengah dan Selatan, Serta yang tergabung dalam calon provinsi Buton Raya menjadi daerah otonom dalam bingkai NKRI.

Calon Kabupaten Buton Selatan

Di kecamatan Batauga Buton Selatan, rombongan Komisi II DPR juga disambut meriah dengan tarian tradisional dan pengalungan kain tenun khas Buton. Pada kesempatan tersebut dibacakan pernyataan sikap masyarakat Buton Selatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buton, Aliadin, Spd., yang intinya meminta kepada Komisi II DPR untuk segera mengesahkan pemekaran wilayah mereka.

Ketua tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI/ Ganjar Pranowo pada kesempatan bertatap muka dengan masyarakat kedua wilayah tersebut mengatakan, Saat ini ada 20 RUU tentang pemekaran wilayah yang berada di tangan presiden, tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk memulai pembahasan di DPR. 13 RUU sedang dalam pembahasan di Komisi II, dan 17 lagi masih antre. Calon kabupaten Buton Tengah dan Selatan, serta calon provinsi Buton Raya termasuk yang 13 RUU yang menjadi prioritas pembahasan tahun 2010 ini. “Sebenarnya ketiganya sudah pada tahap harmonisasi dan sinkronisasi pada tahun 2009, tetapi karena ada Pemilu dan masa kerja DPR 2004-2009 berakhir pada bulan September, ketiga calon pemekaran ini tertunda”, ujar anggota fraksi PDI Perjuangan ini. “DPR tidak mengenal warisan RUU, jadi semua harus dimulai dari nol lagi. Paket 20 mudah-mudahan Januari sudah akan dibahas, penetapannya dilakukan dengan satu tarikan nafas, paket 13 menyusul kemudian. Ibarat (maaf) seorang ibu yang sedang hamil tua, paket 13 ini tetap akan kita lahirkan mudah-mudahan di tahun 2010 nanti”. Ganjar menambahkan, komisi II DPR akan segera membentuk tim kecil untuk melakukan verifikasi dan peng-update-an data terhadap ke-3 calon daerah pemekaran ini. (Rn)